Budi Utomo sebagai Tonggak Kebangkitan Nasional

Pada masa awal Pergerakan Nasional Indonesia kelahiran organisasi pergerakan yang mencakup Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij dikenal sebagai masa pembentukan yang berarti di dalam masa ini sebagian besar dari organisasi pergerakan masih membentuk sebuah kesadaran berbangsa dan bersatu dari kolonialisme Belanda di mana faktor-faktor timbulnya pergerakan baru memasuki Indonesia dari efek politik etis yang diterapkan Van Deventer.

Sehingga, bagi masyarakat Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran dalam satu identitas keindonesiaan masih belum terlihat dan sifat pergerakan dari masing-masing organisasi berlaku secara lokal atau kedaerahan; bersifat sporadis atau menyebar secara terpisah karena belum tumbuhnya kesadaran atas satu identitas kebangsaan; dan tujuannya masih berupa pemberdayaan masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Meskipun begitu, ketiga organisasi pergerakan awal tersebut membawa perkembangan perjuangan pergerakan dengan struktur organisasi yang lebih modern, sehingga perjuangan lebih terarah; pergerakan dipelopori oleh kaum-kaum pelajar; menjadi pendorong pergerakan ke depannya dengan mengusung kesadaran dalam satu identitas keindonesiaan.

Pergerakan nasional diawali dengan didirikannya sekolah kedokteran Belanda, STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen). Di penghujung abad ke-19, berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah ini karena sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Maka dari itu, pemerintah Hindia-Belanda mendirikan STOVIA untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. STOVIA membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum bumiputera.

Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, STOVIA juga melahirkan tokoh-tokoh aktivis cendekiawan yang berintelektual. Aktivis-aktivis kritis ini membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Sebut saja dr. Sutomo, dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji, dan R.T. Ario Tirtokusumo. Mereka semua adalah para aktivis intelektual sekaligus pendiri Boedi Oetomo, yakni organisasi pertama di masa pergerakan nasional. STOVIA berperan menjadi tempat persemaian para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Di sana mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan bangsa ini serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintah Hindia-Belanda.

Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo bersama para siswa Sekolah Kedokteran Jawa (STOVIA) yang melahirkan gagasan untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa yang berfokus kepada sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat bumiputera. Kesadaran untuk mengembangkan dan memajukan masyarakat serta merupakan organisasi modern yang secara pertama kali berdiri bahkan sebagai pendorong berdirinya organisasi pergerakan lain inilah menjadi titik awal dari upaya pergerakan nasional yang tertanam pada Budi Utomo. Budi Utomo selaku organisasi pelajar ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan Tanah Air, di mana jangkauan geraknya yang semula hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura, kemudian diperluas untuk masyarakat Tanah Air seluruhnya dengan tidak memerhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan juga agama. Boedi Oetomo tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya adalah pendidikan dan kebudayaan.

Karena hanya bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, beberapa anggotanya seperti dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) keluar dari Boedi Oetomo sebab menginginkan gerakan yang lebih militan dan langsung bergerak dalam bidang politik. Namun, Boedi Oetomo tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk berjuang di bidang sosial-budaya dan pendidikan. “Biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas”, menjadi semboyan Boedi Oetomo yang menggunakan falsafah Pohon Beringin. Sementara organisasi pribumi di daerah lain, masih banyak mengedepankan perlawanan secara fisik dan berfokus kepada golongannya masing-masing dalam melawan pemerintah kolonial saat itu.

Melalui pendirian dan langkah yang diambil oleh kaum terpelajar ini dalam cara lain melakukan perlawanan, maka secara perlahan konsep pergerakan Budi Utomo kemudian banyak dicontoh dan memunculkan organisasi dengan visi serupa di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga, pada tahun 1959, Pemerintah Indonesia menjadikan hari lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia karena pada masa itulah, bangsa Indonesia mulai bangkit dan bersatu untuk berupaya mencapai kemerdekaan dalam satu tujuan.

Daftar Pustaka:

Adishakti, L. T., & Ajidarma, S. G. (2008). 100 tahun kebangkitan nasional 1908-2008. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia.

Dewi, I. M. (2008). Nasionalisme Dan Kebangkitan Dalam Teropong. Mozaik, 3(3).

Komandoko, G. (2008). Boedi Oetomo: awal bangkitnya kesadaran bangsa. Jakarta: Niaga Swadaya.

Yasmis, Y. (2008). PERANAN BUDI UTOMO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT. Jurnal Sejarah Lontar, 5(1), 29-38.

Menilik Stereotipe Suku Sunda dan Jawa dari Perang Bubat

Perbedaan budaya antar masyarakat pendatang etnis Jawa dan masyarakat host-culture etnis Sunda sering memunculkan sebuah konflik. Kompetensi komunikasi antarbudaya akan muncul ketika masyarakat pendatang melakukan adaptasi dengan lingkungan baru mereka. Adaptasi masyarakat etnis Jawa dengan etnis Sunda dapat berupa adaptasi dengan bahasa, adat, norma, dialek dan kebiasaan sehari-hari. Hubungan Antara kedua budaya tersebut nantinya akan dipengaruhi dari bagaimana masyarakat etnis Jawa beradaptasi. Namun demikian, masih terdapat sekat imajiner yang membatasi hubungan kedua masyarakat ini. Konflik batin berupa persaingan dan kecurigaan menjadi permasalahan penting dalam hubungan sosial yang terjadi. Hal ini diakibatkan oleh ego setiap manusia yang muncul sebagai suatu kealamian dalam kehidupan baik secara pribadi maupun dalam lingkup kelompok masyarakat.

Pola pikir dan setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat merupakan hasil sebuah pembentukan dengan proses yang lama, pembentukan melalui evolusi pengetahuan yang sekian lama semakin berkembang, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat tersebut. Adanya pengetahuan dari luar dengan didukung sifat primodialisme setiap indvidu yang sudah terkelompokan akan membentuk suatu stereotipe yang mempengaruhi karakteristik seseorang atau suatu masyarakat (ciri keperibadian, perilaku, nilai pribadi) yang diterima sebagai suatu kebenaran kelompok sosial. Hal inilah yang memunculkan kecurigaan, persaingan, bahkan timbulnya berbagai mitos dalam masyarakat terutama pada kedua masyarakat yang berlatarbelakang suku Jawa memandang terhadap suku Sunda maupun vice versa.

Kisah perang bubat termasuk juga ke dalam sejarah, karena merupakan salah satu catatan sejarah yang belum kuat pembuktian sejarahnya. Kisah yang melegenda di tanah Jawa hingga Bali ini tersebar dan bertahan hingga saat ini bahkan dijadikan sebagai suatu sejarah penting dalam kehidupan masyarakat sunda dan masyarakat Jawa, karena pengaruhnya yang dapat dikatan cukup besar dalam hubungan yang terjalin antara kedua masyarakat ini. bermula dari sumpah sang maha Patih kerajaan Majapahit Gajah Mada untuk menaklukan seluruh Nusantara yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dalam rangka proses penaklukan kerajaan Sunda dikisahkan dalam kisah perang Bubat itu sendiri bahwa cukup sulit dilaksanakan dengan alasan hubungan baik yang telah terjalin sejak lama antara kedua kerajaan. Peristiwa Perang Bubat yang terjadi ketika penghantaran pengantin wanita yang merupakan Puteri Kerajaan Sunda ke Kerajaan Majapahit dianggap sebagai salah satu strategi Gajah Mada dalam rangka Memenuhi sumpahnya tesebut. Sehingga peristiwa Berdarah tersebut menjadi sebuah catatan sejarah penting dalam membahas hubungan antara masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda.

Diduga melalui peristiwa Bubat tersebut memunculkan berbagai mitos yang semakin mendukung sensitifitas dalam masyarakat, diantaranya terdapat mitos larangan menikah antara masyarakat Jawa dengan Sunda, terdapat anggapan wanita sunda sebagai wanita yang materialistis, masyarakat Jawa yang di anggap bermuka dua atau dapat dikatakan terlalu banyak basa basi dimana kata-kata tidak sesuai dengan hati, adanya pandangan masyarakat Jawa yang memiliki sifat pemarah lalu terdapat masyarakat yang menghubungkan politik dengan kesukuan, di mana memilih calon pemimpin didasarkan pada kedekatan. Jurang tersebut berupa kebencian, kecurigaan dan ketegangan yang tidak dapat dirasakan dan di ekspresikan secara langsung, melainkan berupa pemberian labeling terhadap satu sama lain.

Keberagaman etnis di Indonesia dapat berubah menjadi destruktif apabila setiap etnis memiliki sikap primordialisme dan etnosentrisme di mana isu etnosentrisme adalah salah satu penyebab kegagalan proses akulturasi yang dapat menyebabkan konflik. Maka, jalan yang perlu ditempuh dalam permasalahan ini yakni menunjukkan adanya harapan untuk membangun kembali hubungan yang sebelumnya telah terganggu oleh konflik intrapersonal adalah dengan memaafkan, sehingga mencerminkan perubahan sosial dalam motivasi hubungan pribadi dan dapat terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Budaya kolektif-individualis ini akan tentu mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak menghadapi permasalahannya, apakah seseorang bersedia memaafkan kesalahan yang orang lain lakukan padanya. Apakah seseorang akan membalas perbuatan pelaku atau malah menghindari pelaku padahal ada manfaat yang di dapat dari tindakan memaafkan adalah memulihkan komitmen dan kedekatan hubungan yang renggang setelah perselisihan yang menjadi salah satu kunci utama dalam menghilangkan pelabelan antarsuku tersebut.

Daftar Pustaka:

Cahyati, A. (2020). KONSTRUKSI PENGETAHUAN TENTANG MITOLOGI PERANG BUBAT DALAM MEMBENTUK STEREOTIPE MASYARAKAT JAWA DAN SUNDA DI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Malik, A. A., & Rahardjo, T. (2019). INTERAKSI ETNIS JAWA DAN ETNIS SUNDA DI KAMPUNG PASIR LEUTIK. Interaksi Online, 7(4), 330-338.

Muhibbuddin, M. (2018). Sejarah kelam Jawa Sunda: cinta, perang, dan rekonsiliasi. Yogyakarta: Araska.

Prasetyo, I., Suprihatini, T., Dwiningtyas, H., & Rahardjo, T. (2015). Memahami Perilaku Komunikasi Dalam Adaptasi Budaya Pendatang Dan Hostculture Berbasis Etnisitas. Interaksi Online, 3(2).

Zinestoria Volume 1 Edisi 1

Zinestoria adalah sebuah zine yang diniatkan untuk terbit pada bulan ini dengan mengusung tema alam dan manusia. Sebagaimana zine semestinya, Zinestoria ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita kepada berkurangnya lahan hijau di alam yang beralih fungsi dengan dikuasi oleh pihak swasta

Masyarakat adat ataupun masyarakat desa merupakan salah satu elemen penting dalam melestarikan hutan diwilayahnya, mereka menggunakan midset yang menyatakan bahwa “hutan sebagai teman”, selain itu dengan menjadikan hutan sebagai wilayah terlarang atau biasa dikenal sebagai “hutan larangan” membuat mereka ingin menyampaikan pesan dari leluhur bahwa hutan haruslah di jaga.

Semakin menyentuh modernitas membuat kebutuhan manusia semakin besar, hal tersebut berdampak kepada berubahnya sebagain midset manusi yang sebelumnya berjiwa sosial, berubah menjadi manusia individualis yang berfokus kepada kekayaan pribadi tanpa mempedulikan dampaknya kepada orang sekitar. Bentuk itu dapat ditemui di negeri tercinta kita yang merubah kayu hidup menjadi beton mati.

Mengutip dari Susi Pudjiastuti, “keserakahan kita harus hentikan, inilah tugas kita bersama, mengelola dan menjaga serta mengambil hasilnya dengan kaidah yang dibenarkan” hutan diciptakan bjkan untuk memenuhi kebituhan manusia semata, melainkan hutan diciptakan untuk memberikan pesan maupun makna kehidupan untuk manusia.

Kami juga terbuka terhadap kritik, saran, dan konstribusi teman teman dalam bentuk apapum, termaksud konten. Kontak kami dan mari berdiskusi.

Simak lebih lengkapnya di bawah ini

Unduh

Apa yang Terjadi Setelah Perang Bubat?

Peristiwa Perang Bubat diceritakan di Serat Pararaton dan Kidung Sundayana diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Kerajaan Sunda. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka Citraresmi dengan diiringi prajurit menggunakan dua ratus kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2.000-an kapal datang ke Kerajaan Majapahit. Kemudian, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta, sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai.

Dengan maksud tersebut, Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggrahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citraresmi bukan sebagai permaisuri atau calon istri, tetapi sebagai tanda takluk Negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu.

Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan Negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam rombongan.

Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta seluruh keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda dan keluarganya beserta pejabat kerajaan Sunda datang di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat. Sedangkan, sang Putri Dyah Pitaloka Citraresmi dengan hati berduka melakukan bela pati atau bunuh diri, untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya bersama segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi kerajaan.

Kemudian, dalam Kidung Sundayana menceritakan setelah terjadinya Perang Bubat ini, Raja Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka Citraresmi dan mengirimkan utusan ke Kerajaan Sunda untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara raja di Kerajaan Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sundayana sebagai bahan refleksi untuk menjadi hikmahnya agar tidak terulang peristiwa serupa di kemudian hari. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri yaitu Indudewi atau Paduka Sori.

Di sisi lain, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit, karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah serta diberikannya oleh Raja Hayam Wuruk tanah di Madakaripura. Meskipun begitu, menurut Negarakertagama Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapatih sampai akhir hayatnya di tahun 1364 M.

Di posisi Kerajaan Sunda Galuh, Prabu Bunisora menggantikan kedudukan tahta kakaknya yang gugur dalam Perang Bubat yaitu Prabu Linggabuana sampai usia penerus tahta tersebut dapat memimpin kerajaan, tepatnya pada tahun 1371 Pangeran Niskalawastu Kancana menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh di mana selama kepemimpinan dua raja ini, hubungan Sunda Galuh dengan Majapahit tidak pernah kembali membaik seperti sebelum peristiwa tersebut. Prabu Niskalawastu Kancana juga menerapkan kebijakan antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan untuk mengantisipasi perang dan serangan mendadak dari Majapahit yang kepercayaannya telah diragukan setelah Perang Bubat oleh pihak Kerajaan Sunda Galuh. Sejak ini, tidak ada upaya diplomatis antara kedua kerajaan kembali.

Daftar Pustaka:

Azmi, S. (2017). Bubat: Sisi Gelap Hubungan Kerajaan Majapahit Hindu Dengan Kerajan Sunda. Ushuluna, 3(1), 16-36.

Firmaningsih, A. (2021). Tinjauan Historis peristiwa perang Bubat Tahun 1357 M dalam Manuskrip Serat Pararaton (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Hernawan, W. (2011). Perang Bubat dalam Literatur Majapahit. Jurnal Wawasan, 34(1), 35-43.

Nugroho, Y. A. (2021). Drama Bubat dan Panas-Dingin Hubungan Majapahit-Sunda. [Online]. Dikutip dari https://historia.id/kuno/articles/drama-bubat-dan-panas-dingin-hubungan-majapahit-sunda-DnE7B.

Padmawijaya, R., & Khodijah, S. (2019). Kearifan Budaya Sunda dalam Peralihan Kepemimpinan Kerajaan Sunda di Kawali Setelah Perang Bubat. Jurnal Artefak, 2(2), 151-162.

Ketika Bandung Terbagi Dua

Bandung secara resmi didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 25 September 1810. Daendels sendiri sebenarnya adalah gubernur jenderal yang mewakili Prancis terhadap Belanda yang mengubah sistem pemerintahan menjadi Republik Bataaf sebagai vasal dari Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Saat itu, Prancis memang sedang berperang dengan Inggris, dan Jawa adalah wilayah yang sedang akan direbut Inggris dikarenakan upaya dari pemerintah Kerajaan Belanda yang mengasingkan diri menuju London. Maka untuk mempertahankan Jawa, Daendels membuat jalan yang berfungsi sebagai jalur pertahanan memanjang dari Anyer di ujung barat Jawa sampai Panarukan di ujung timur Jawa, yang disebut juga sebagai Jalan Raya Pos. Jalan itu sedianya menyusur pesisir utara Jawa, namun karena alasan strategi suplai logistik, dari Karawang jalan itu dibelokkan ke arah selatan untuk mencapai wilayah yang kemudian menjadi cikal bakal wilayah Bandung. 

Bandung kemudian berkembang menjadi wilayah yang dipadati oleh para masyarakat Eropa yang menetap di Hindia Belanda dengan iklim yang sesuai dengan Eropa, serta pada saat itu pula kawasan Bandung hanya sebagian besar dipenuhi oleh kebun kopi dan teh menjadikan pemandangan perbukitan hingga pegunungan memuja mata orang-orang yang berkunjung, terutama pada bagian utara Bandung di mana banyak didirikan villa-villa sebagai tempat peristirahatan sementara di kala setiap mengunjungi Bandung dari Batavia.

Akibatnya, Bandung Utara semakin menjadi konsentrasi pemukim Belanda, dibutuhkan pemerintahan yang khusus mengurusi kepentingan-kepentingan orang Eropa sehingga ditetapkan menjadi sebuah kota pada tahun 1906 mengakibatkan terjadinya perpisahan antara kawasan Bandung Utara yang dihuni sebagian besar orang Eropa dan bercorak art deco Belanda termasuk pemerintahannya dipegang oleh E.A. Maurenbrecher seorang Belanda. Di sisi lain dengan berbatasan Jalan Raya Pos di bagian selatan terdapat regentschaap atau setingkat kabupaten dengan sebagian besar dihuni oleh masyarakat bumiputera dengan pemerintahan regional dan tradisional yang dipimpin oleh seorang bupati yakni, R.A.A. Martanagara seorang menak dari keluarga Bupati Sumedang, R.A. Kusumahdilaga menempatkan dualisme Bandung sejak 1906 antara Bandung milik orang Eropa dan Bandung milik orang bumiputera sebagai pendorong alasan kembali terbelahnya Bandung pada masa Revolusi Fisik.

Memasuki tahun 1942, dengan kedatangan Jepang, maka konsep atas dualisme Bandung ini mulai memudar dengan terintegrasinya utara dengan selatan, meskipun Pemerintahan Militer Kekaisaran Jepang menempatkan pemerintah regionalnya pada kawasan Kota Bandung, setidaknya menghapus batas-batas sosial yang diciptakan di masa sebelumnya yang berlanjut hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia di mana pembagian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dengan beberapa kawasan kabupaten yang lebih maju turut diintegrasikan menjadi ke dalam kawasan kota hingga sekitar 8000 hektar lahan perluasan kota Bandung pada masa republik.

Namun, kemerdekaan Indonesia dari Jepang tersebut, tampaknya tidak dianggap oleh Belanda berikut dengan pemerintahan Hindia Belanda yang pada masa pendudukan oleh Jepang mengalami kekalahan sehingga menuntut mereka mengasingkan diri menuju Brisbane, Australia dalam sebuah bentuk otoritas bernama Netherlands Indie Civil Administration (NICA) yang berisi tidak hanya otoritas sipil dan militer Belanda, namun turut pula gabungan sekutu di dalamnya. Pada tahun 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook dan Panglima Tertinggi Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat, menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan Sekutu dari Jepang akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA dengan dua arah tujuan di mana pasukan Sekutu bertugas mengurangi pengaruh Jepang di negara-negara terdampak pendudukan, sedangkan pemerintah sipil bertugas mendirikan pemerintahan secara fungsional kembali di wilayah Indonesia.

Tentu, Bandung pun menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan tersebut di mana pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR (Tentara Keamanan Rakyat), diserahkan kepada mereka dengan menyatakan untuk melaksanakan tugas pembebasan tahanan perang orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan perang tersebut mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari hingga pada 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan daerah melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara yang menjadi ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung Utara sebagai pos-pos sekutu maupun pendirian kembali pemerintahan selayaknya awal pembentukan oleh orang-orang Eropa mendorong masyarakat Indonesia kepada wilayah Bandung Selatan menyebabkan Bandung kembali terbagi dua, namun garis pembatasnya bukan lagi Jalan Raya Pos, tapi rel kereta api. Sisi selatan rel kereta api jadi wilayah kaum Republik, sementara sisi utara jadi wilayah pasukan Sekutu. Di sepanjang rel kereta tersebutlah terjadi aksi saling tembak antara milisi Indonesia dengan tentara sekutu.

Pada ultimatum yang diterbitkan Sekutu di tanggal 23 Maret 1946 memerintahkan supaya Tentara Republik Indonesia (TRI) mundur sejauh 11 km dari pusat kota wilayah di selatan jalan kereta api dikuasai TRI paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, padahal Markas Besar di Yogyakarta telah memerintahkan TRI untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung Selatan yang berbatasan rel kereta api tersebut. Untuk mencegah terjadinya korban rakyat yang tidak sebanding, melalui musyawarah Madjelis Persatoean Perdjoangan Priangan (MP3), A.H Nasoetion yakni Komandan Div III/Siliwangi TRI dan masyarakat Bandung memutuskan untuk mundur ke selatan dan mengevakuasi diri, tetapi sambil membumihanguskan Kota Bandung agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkannya.

Dalam upaya bumi-hangus tersebut, dua milisi Barisan Rakjat Indonesia (BRI), Moh. Toha dan Moh. Ramdan bertugas menghancurkan gudang amunisi milik sekutu di Dayeuhkolot, Bandung Selatan di mana gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Memasuki tengah malam, penduduk Bandung beserta TRI dan milisi rakyat berhasil mengosongkan dan membumihanguskan kawasan selatan Bandung. Namun, api masih membubung membakar gedung-gedung dan rumah-rumahan, sehingga Bandung pun menjadi lautan api menempatkan istilah Bandung Lautan Api. TRI dan milisi berusaha menyusun strategi penyerangan dari wilayah sekeliling Bandung, tetapi berhasil menguasai Jawa Barat sepenuhnya melalui Perjanjian Renville yang menekan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengosongkan Jawa Barat dari TRI menyebabkannya TRI Divisi III/Siliwangi melakukan hijrah ke wilayah Republik Indonesia hasil perjanjian menuju Jawa Tengah.

Sejak Bandung memasuki wilayah federal Negara Pasundan, dualisme Bandung yang ditimbulkan pada masa kolonial kembali memudar menjadi dua identitas pemerintahan rakyat yang dibatasi berdasarkan wilayah hasil bentukan sebelumnya dikarenakan kondisi masyarakat serta ekonomi yang berbeda tidak memungkinkan penyatuan antara kota dan kabupaten Bandung dapat dilakukan hingga keduanya kembali ke dalam pangkuan Republik Indonesia di tahun 1950 menghasilkan dua buah Bandung dengan dua pemerintahan yang berbeda.

Daftar Pustaka:

Ekajati, E. S., Hardjasaputra, S., & Mardiana, I. (1985). Sejarah Kota Bandung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Makruf, A. (2019). Peranan Abdul Haris Nasution dalam peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1945-1946 (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Parinduri, A. (2021). Sejarah Peristiwa Bandung Lautan Api: Penyebab, Kronologi, & Tokoh. [Online]. Dikutip dari https://tirto.id/sejarah-peristiwa-bandung-lautan-api-penyebab-kronologi-tokoh-gajf.

Pringgodigdo, M. A. (1991). Ensiklopedi umum. Yogyakarta: Kanisius.

Savitri, D. A. (2021). Peristiwa-peristiwa politik di masa pemerintahan RAA Wiranatakusumah V tahun 1921-1934 (Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

Tan, S. S., & Acharya, A. (Eds.). (2008). Bandung revisited: the legacy of the 1955 Asian-African conference for international order. Nus Press.

Tobing, S. (2021). Sejarah Kota Bandung yang Bermula dari Tongkat Daendels. [Online]. Dikutip dari https://katadata.co.id/sortatobing/berita/6110dfcc29613/sejarah-kota-bandung-yang-bermula-dari-tongkat-daendels.

[Upgrading HIMAS 2022]

Kegiatan Upgrading HIMAS mengusung tema Himas Assemble, “One Goal, One Step, One Dream”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 Januari 2022 di Villa Lembah Pinus, Lembang.

Upgrading HIMAS 2022 dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sebuah solidaritas dan persatuan para pengurus HIMAS untuk menciptakan HIMAS yang lebih baik lagi kedepannya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan berupa Apel pembukaan, games-games untuk melatih kekompakan dan hiburan, sharing, olahraga pagi, dan juga penampilan tiap bidang.

Semoga dengan diadakannya kegiatan Upgrading ini membentuk sebuah kepengurusan HIMAS yang solid, kompak, dan rukun dengan menjunjung selalu silaturahmi maupun persaudaraan.

Historia!